Geliat Literasi Lombok Timur Melalui Focus Group Discussions (FGD)

KA-LAM | Hasil survey PISA yang menempatan Indonesia di urutan ke-60 dari 61 negara mengenai tingkat literasi menjadikan momok yang menggelisahkan sekaligus cambuk bagi pegiat literasi di Kabupaten Lombok Timur.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Focus Group Discussions (FGD) mengadakan kegiatan dengan tema "Potret Gerakan Literasi di Kabupaten Lombok Timur Menuju Kabupaten Literasi" diadakan di Basecamp Sanggat Teater Narariawani Selong Lombok Timur.

Kegiatan diskusi ini diprakarsai oleh Forum TBM Provinsi NTB dan Akaliris yang dihadiri oleh Kantor Bahasa Provinsi NTB, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lotim serta perwakilan TBM, Komunitas, Perpusdes dan pegiat literasi. 23/12/2019.

Melalui FGD diharapkan bisa menjadi sarana berinteraksi antara pegiat literasi dalam rangka memecahkan berbagai persoalan kaitannya dengan liteasi di tengah-tengah masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Timur.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB, Ibu Umi Kulsum memaparkan beberapa hal kaitannya dengan perkembangan literasi. Beliau mengatakan bahwa untuk mewadahi dan memfasilitasi gerakan literasi di lingkungan Kemdikbud, pada tahun 2016 dibentuk Gerakan Literasi Nasioanl (GLN).

Kemudian secara garis besar GLN melingkupi Gerakan Liteasi Sekolah (GLS), Gerakan Literasi Masyarakat (GLM), dan Gerakan Literasi Keluarga. Sehinga pemerintah berharap dengan gerakan-gerakan tersebut angka PISA untuk Indonesia bisa mengerucut kedepannya.

Selain itu Umi Kulsum menjelaskan bahwa masyarakat yang hidup di abad ke-21 harus menguasai enam liteasi dasar yakni (1) literasi baca-tulis, (2) literasi numerasi, (3) literasi sains, (4) literasi digital, (5) literasi finansial, serta (6) literasi budaya dan kewargaan.

Berbagai arahan juga telah disampaikan oleh ketua Taman Bacaan Masyarakat (TBM) NTB di antaranya jurus ampuh untuk mewujudkan Lombok Timur Menuju Kabupaten Literasi adalah dengan berkolaborasi antara komunitas-komunitasi literasi, TBM, maupun pegiat literasi dengan stakeholder baik legislatif maupun eksekutif.